Perkuat Substansi Raperda KP2B/LP2B, Forum Sharing Informasi Digelar Demi Kepastian Hukum Lahan Pertanian
BONDOWOSO – Komitmen menjaga ketahanan pangan daerah terus diakselerasi melalui pematangan regulasi perlindungan lahan produktif. Dalam upaya memperkuat landasan hukum tersebut, telah dilaksanakan kegiatan sharing informasi dan pengkayaan referensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Forum diskusi ini menjadi wadah strategis untuk membedah data teknis, dinamika pemanfaatan ruang, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah. Pengayaan referensi dipandang krusial guna memastikan draf hukum yang disusun memiliki ketajaman pasal, tidak multitafsir, dan sanggup merespons ancaman alih fungsi lahan sawah produktif yang kian masif.
Penyusunan Raperda KP2B/LP2B ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum yang tegas bagi keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan para petani. Melalui penetapan luasan serta sebaran kawasan pangan yang jelas, daerah tidak hanya mengamankan kedaulatan pangan jangka panjang, tetapi juga menjamin hak-hak petani atas akses sarana, prasarana, serta insentif perlindungan usaha tani.
Melalui tahapan koordinasi dan pendalaman substansi ini, regulasi yang dilahirkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali tata ruang yang aplikatif, berpihak pada keberlanjutan lingkungan, serta menjadi benteng utama ketahanan pangan masa depan daerah.